Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Masalah harta pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Dan setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan kekeluargaan. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh yang lain dianggap tidak adil.[1]
Karena itu, syari’at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari’at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya,tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan,besar atau kecil.

Al-Qur’an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan, tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.
Oleh karena itu, Al-Qur’an merupakan acuan pertama hukum dan penentuan pembagian waris.[2] Hanya sedikit saja dari hukum-hukum waris yang ditetapkan oleh Sunnah Nabi atau dengan ijtihad para ulama. Bahkan tidak ada dalam Al-Qur’an seperti hukum mawaris ini, ini adalah karena pewarisan merupakan suatu wasilah yang besar pengaruhnya dalam pemilikan harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.[3]
Syari’at Islam telah menjelaskan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, tertib hak-hak, rukun-rukun, syarat dan sebab-sebab perpindahan harta waris, hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, bagian masing-masing ahli waris dan hukum-hukum yang berpautan dengan harta warisan.[4]
Dan tentunya peninggalan harta waris itu tidak bisa dimiliki secara mutlak oleh seorang ahli waris tertentu melainkan berdasarkan kepada kedudukannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah SWT :
النّبيّ اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امّهتهم ط واولواالارحام بعضهم اولى ببعض في كتب الله من المؤمنين والمهجرين الاّ ان تفعلواالى اوليئكم مّعروفا ط كان ذلك فىالكتب مسطورا. (الاحزاب : 6).

Artinya : “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain berhak (waris mewaris) di dalam kitab Allah SWT dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah” (Q.S. Al-Ahzab : 6).[5]

Demikian juga hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra :
عن ابى عباس رضىالله عنه عن النبى صلىالله عليه وسلم قال: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقمى فهو لاولى رجل ذكر (رواه مسلم)[6]

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra, Nabi Muhammad SAW bersabda : Berikanlah harta pusaka pada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama”. (H.R Muslim).

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdt) mengenai waris diatur dalam buku kedua tentang kebendaan yaitu dimulai dari Pasal 830. Pasal 830 KUHPerdt tersebut menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa hukum waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud : perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.[7]
Hubungan tersebut penting sekali sebab menentukan apakah ahli waris itu memang benar-benar ahli warisnya atau bukan. Oleh karena itu, Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu :
1.   Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832.
Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami istri yang hidup terlama.
Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.
2.   Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) yaitu dalam Pasal 899.
      Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk adalam surat wasiat/ tastemen.[8]
Apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan kerabat yang hamil, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara perempuan dan lain-lain, maka ada persoalan kewarisan yang perlu diselesaikan. Persoalan ini adalah adakah hubungan kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal dunia) dengan bayi (anak) dalam kandungan kerabatnya tersebut.[9]
Sebab di dalam syarat-syarat kewarisan dikemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang (ahli waris) yang pada saat si pewaris meninggal dunia jelas hidupnya.[10]
Sedangkan menurut KUHPerdt, syarat-syarat kewarisan tersebut dijelaskan pada Pasal 836 dan Pasal 899 KUHPerdt. Dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdt) dijelaskan supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang.[11] Dan dalam Pasal 899 KUH Perdata dijelaskan bahwa untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia.[12]
Asas pokok yang dimuat dalam Pasal 836 dan 899 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa orang yang bertindak sebagai ahli waris, harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan.[13] Asas tersebut selanjutnya harus ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris selain dari pada ia telah ada (telah lahir), iapun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris karenanya saat kematian dan kelahiran seseorang sangat penting dan dapat bersifat sangat menentukan.[14]
Dengan persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewaris bagi seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, sebab seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan atau masih kabur apakah ia (anak yang dalam kandungan tersebut) saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, selain itu juga belum dapat si (bayi yang dalam kandungan tersebut) berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, sedangkan kedua hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan) sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris, termasuk dalam penentuan porsinya.[15]
Dari uraian di atas, timbul suatu persoalan bagaimana ketentuan dalam hukum Islam dan hukum perdata tentang hak mewarisi bagi anak yang masih ada dalam kandungan, maka dari itu penulis ingin membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”

B.     Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, rumusan masalah yang penulis paparkan adalah sebagai berikut :
1.      Bagaimana kedudukan anak dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum perdata ?
2.      Apabila anak dalam kandungan itu nanti lahir dalam keadaan mati,  bagaimana akibat hukumnya  (menurut hukum Islam dan hukum perdata) ?
3.      Bagaimana ketentuan dalam hukum Islam dan hukum perdata mengenai anak yang masih dalam kandungan dapat menghijab terhadap ahli waris yang sudah ada ?
4.      Bagaimana pembagian waris anak dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum perdata ?

C.    Penegasan Judul

Untuk menghindari kerancuan, kesalahpahaman serta membatasi permasalahan yang penulis maksudkan, maka perlu adanya penegasan dalam peristilahan yang penulis pakai dalam judul skripsi ini.
Waris                  :  Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.[16]
Anak                  :  Keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil.[17]
Kandungan        :  Janin yang masih di dalam perut wanita.[18]
Hukum Islam     : Adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui, yang dinyatakan berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[19]
Hukum Perdata : Segala peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain.[20]
Dengan demikian, pokok masalah dalam judul skripsi ini adalah penampilan ketentuan hukum hak waris anak dalam kandungan baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata dengan segala akibat hukumnya.

D.    Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu :
1.      Untuk mengetahui kedudukan anak dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum perdata.
2.      Untuk mengetahui Apabila anak dalam kandungan itu nanti lahir dalam keadaan mati, bagaimana akibat hukumnya  (menurut hukum Islam dan hukum perdata).
3.      Untuk mengetahui ketentuan dalam hukum Islam dan hukum perdata mengenai anak yang masih dalam kandungan dapat menghijab terhadap ahli waris yang sudah ada.
4.      Untuk mengetahui pembagian waris anak dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum perdata.
Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambahkan wawasan bagi penulis tentang hak waris anak dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum perdata.

E.     Metode Penyusunan Skripsi

Metode mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat tertentu untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik.
Adapun metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :
1.      Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.[21]
2.      Metode Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data-data yang bersifat kepustakaan dan berdasarkan literatur, karena dalam kajian ini hanya terfokus pada dataran konsep, sehingga library merupakan metode yang penulis terapkan dalam pengumpulan data.
Sebagai sumber data  primer penulis menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdt), sedangkan yang berkaitan dengan Hukum Islam penulis menggunakan sumber pokok yaitu ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits. Dan sebagai sumber data sekunder atau tambahan menggunakan kitab-kitab fiqh dan buku-buku lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diangkat.
3.      Metode Analisis Data
a.       Metode Deduktif
Metode deduktif adalah metode yang pembahasannya dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum agar diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.[22] Metode ini digunakan untuk mempermudah pembahasan yang bersifat umum yang akan dikaji dalam bab II dan bab III.
b.      Metode Komparatif
Metode komparatif ialah metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain.[23] Metode ini sangat diperlukan dalam membandingkan antara hukum Islam dan hukum perdata yang akan dibahas dalam bab IV.

F.     Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui isi atau materi skripsi secara menyeluruh, maka penulis perlu mengetengahkan sistematika penulisan sebagai berikut :
1.   Bagian Muka, terdiri dari :
Halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman nota pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman daftar tabel.
2.   Bagian Isi, terdiri dari beberapa bab :
BAB I       :    Pendahuluan
Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan dan maksud penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.
BAB II      :    Ketentuan Hak Waris  Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam
Bab ini membahas tentang ketentuan waris menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian dan dasar hukum waris, syarat, sebab dan rukun waris, penghalang waris, asas-asas hukum kewarisan Islam serta ahli waris dan macam-macamnya. Dan membahas tentang ketentuan hak waris anak dalam kandungan menurut hukum Islam.
BAB III    :    Ketentuan Hak Waris Anak dalam Kandungan menurut Hukum Perdata
                       Bab ini membahas tentang ketentuan waris menurut hukum perdata yang meliputi pengertian hukum waris, unsur-unsur kewarisan, syarat-syarat pewarisan, kelompok-kelompok ahli waris,  penerimaan dan penolakan warisan serta ketidak patutan menjadi ahli waris. Dan membahas tentang ketentuan hak waris anak dalam kandungan menurut hukum perdata.
BAB IV    :    Ketentuan Hak Waris Anak dalam Kandungan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata
                       Bab ini meliputi analisis tentang hak waris anak dalam kandungan menurut Hukum Islam, analisis tentang hak waris anak dalam kandungan menurut Hukum Perdata, dan persamaan dan perbedaan hak waris anak dalam kandungan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.
BAB V      :    Penutup
Mencakup kesimpulan, saran-saran dan penutup.
3.   Bagian Akhir, terdiri dari :
Daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis.





[1]Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, Jilid 3, Dana Bhakti Wakaf, yogyakarta, 1995, hlm. 4.

[2]Muhammad Ali Ash-Shabuni , Pembagian Waris menurut Islam, Gema insani press, Jakarta, 1995, hlm. 32.
[3]Muhammad Hasbi Asy-Syidiqie, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 7.

[4]Ibid, hlm. 8.

[5]Al-Qur’an, Surat Al-Ahzab Ayat 6, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI, 1992. hlm. 667.

[6]Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 2, Toha Putra, Semarang, t.th, hlm. 2.
[7]J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 8.

[8]Efendi Perangin, Hukum Waris, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 4.
[9]A. Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,  hlm. 161.

[10]Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 60.

[11]R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 222.

[12]Ibid, hlm. 235.

[13]J. Satrio, Op.cit, hlm. 22.
[14]Ibid, hlm. 23

[15]Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Op.cit, hlm. 61.
[16]Muhmmad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 33.

[17]Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 35.

[18]Ibid, hlm. 440.

[19]Fatur Rahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Edisi I, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 12.

[20]Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cipta Aditya, Bandung, 1993, hlm. 1.
[21]Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. 4, Remaja Rosdakarya, Bandung,  1993, hlm. 2.
[22]Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Psycologi UGM, Yogyakarta, hlm. 36.

[23]Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung, 1972, hlm. 135.

No comments:

Post a Comment

Terimakasih Atas Kunjungannya. Jangan Lupa Komentarnya ya.

Kebijakan Admin

Kebijakan Admin
Powered by Blogger.