STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG BATALNYA AKAD GADAI

by TIKUS , at 6/10/2012 , has 0 komentar
BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan berupa uang misalnya. Padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa pilihan guna mendapatka uang. Salah satu pilihan tersebut, misalnya dengan menggadaikan barang. Kata gadai dalam bahasa Arab seringkali di sinonimkan dengan kata ar-Rahnu. Kata Ar-Rahnu dalam etimologi artinya: “tetap dan kekal”. Misalnya ucapkan:“                                                    “ (air yang tenang) dan “                                                   “ (kenikmatan yang kekal dan tetap). Menurut sebagian ulama: dalam bahasa Ar-Rahnu berarti; penahanan.[1] Sebagaimana didasarkan pada firman Allah SWT:



Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (QS. 74: 38)[2]

Adapun menurut syara’ Ar-Rahnu berarti: “menjadikan barang yang ada harganya menurut pandangan syara’ sebagai jaminan kepercayaan hutang-piutang”. Dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil sebab sudah ada barang jaminan tersebut. Dikecualikan dari barang yang ada harganya, menurut syara’, barang najis dan yang kena najis yang tak dapat dibersihkan; maka tidak patut dijadikan sebagai barang jaminan kepercayaan hutang. Termasuk yang tidak ada nilainya menurut syara’, barang suci tetapi tidak dinilai harta menurut qiyas sebagaimana keterangan dalam bab bai’dalam Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ala-Mazahib al-Arba’ah .[3]
Sejalan dengan keterangan di atas Sayid Sabiq memaparkan: menurut bahasanya (dalam bahasa Arab) rahn adalah: tetap dan lestari,  seperti juga dinamai al-Habsu, artinya; penahanan. Seperti dikatakan: ni’matun rahinah, artinya: karunia yang tetap dan lestari. Maka menurut Sayid Sabiq dalam pengertian syara’, gadai berarti: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.[4]
Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaanya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Pemilik barang yang berhutang disebut Rahin (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaanya disebut Murtahin. Sedangkan untuk sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah Rahn (gadaian).[5]
Berkaitan dengan pendapat di atas, Taqi al-Din Abu Bakr Muhammad al-Husaini merumuskan, menurut syara’ kalimat rahn itu artinya menjadikan harta sebagai pengukuh/penguat sebab adanya hutang.[6] Sementara Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi berpandangan, gadai adalah menjadikan barang yang semisal uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi (hutang tersebut).[7] Sedangkan al-Ustad H. Idris Ahmad dengan singkat menyatakan gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.[8]  TM. Hasbi Ash Shiddieqy menegaskan Rahn ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang  mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.[9]
Muhammad syafi’i Antonio memaparkan ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.[10]  
Bertitik tolak pada rumusan-rumusan di atas dapat penulis simpulkan bahwa gadai adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.
Dalam hubungan dengan judul di atas, bahwa setiap orang yang akan melakukan akad gadai maka berlaku bagi rahn dan murtahin mengikuti aturan tentang syarat-syarat dan rukun gadai. Apabila syarat dan rukun gadai tidak dipenuhi maka akad gadai bisa berakibat batal. Karena itu yang menjadi masalah dari penulisan ini bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang batalnya akad gadai. Dalam hubungan dengan batalnya akad gadai, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahn jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.
Adapun menuut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam rahn ada yang sahih dan yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut:
  1. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga:
1.      Syarat sahih, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
2.      Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu, syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
3.      Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.
  1. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagai dua yaitu: rahn sahih dan rahn fasid. Rahn fasid adalah rahn yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haran, seperti, mensyaratkan barang harus berada dibawah tannggungjawab rahin.
  2. Ulama Hanabillah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, yakni rahn terbagi dua, sahin dan fasid. Rahan sahih adalah rahan yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.[11]
Imam Syafi’i mengatakan:



Artinya : Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang akan sesuatu gadaian, dengan syarat bahwa diambil manfaat oleh murtahin dengan gadaian itu. Kalau gadaian itu rumah maka ditempatinya, maka persyaratan pada gadaian itu batal. Kalau ia membeli daripadanya atas cara ini, maka penjual boleh memilih apakah membatalakan penjualan atau menetapkannya dengan gadaian.

Keterangan Imam Syafi’i di atas, menjadi indikator bahwa ia termasuk ulama yang menganggap akad gadai itu batal bila murtahin mensyaratkan kepada rahin yang isinya bahwa Murtahin harus dibolehkan menggunakan atau mengambil manfaat dari barang gadai itu.
Berdasarkan latar belakang inilah menjadi latar belakang memilih tema dengan judul STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG  BATALNYA AKAD GADAI”.
B.     Pokok Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.  Bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang batalnya akad gadai?
2.  Bagaimana metode istimbath Imam Syafi’i terhadap batalnya akad gadai?
C.    Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1.      Untuk mengetahui  pendapat Imam Syafi’i tentang batalnya akad gadai.
2.      Untuk mengetahui  metode istimbath Imam Syafi’i terhadap batalnya akad gadai.
D.    Telaah Pustaka
Sepanjang pengetahuan penulis terdapat judul skripsi yang relevan dengan judul di atas, diantaranya:
1.      Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Transaksi Gadai Dalam Hukum Perdata, disusun oleh Joni Sudirman (2190159). Dalam temuannya penulis skripsi itu mengungkapkan bahwa menurut hukum perdata Istilah gadai dalam hukum perdata dan rahn dalam hukum Islam tampak dengan jelas adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain:
a.       Hak  gadai berlaku atas pinjaman uang
b.      Adanya agunan sebagai jaminan hutang
c.       Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, misalnya menggunakan mobil yang digadaikan untuk kepentingan pribadi atau bisnis.
d.      Biaya (pajak) barang yang digadaikan ditanggung oleh debitur
e.       Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.
Adapun perbedaan antara gadai dalam hukum perdata dengan rahn dalam hukum Islam sebagai berikut:
a.       Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai, menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
b.      Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
c.       Dalam rahn menurut hukum Islam, tidak ada istilah “bunga uang”. Sedangkan dalam KUHPerdata ada istilah bunga uang.
d.      Gadai, menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut Forum Pegadaian. Sedang rahn menurut hukum  Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. 
2.      Kelemahan Dan Keuntungan Rahn Dalam Hukum Islam, disusun oleh Habib Yasin (2192071). Penulis skripsi itu memaparkan Rahn dalam hukum Islam keuntungannya sebagai berikut:
a.           Rahn dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong
b.          Tidak ada istilah bunga uang
Adapun kelemahan rahn dalam hukum Islam yaitu:
a.           Hukum Islam tidak membedakan antara pengertian barang bergerak dan barang tidak bergerak. Padahal perbedaan atau pemisahan itu sangat diperlukan guna menentukan prosedur aturan hukumnya. Dalam hal ini untuk benda tidak bergerak, prosedurnya harus lebih berat dari pada barang bergerak. Karena barang bergerak, nilai harganya jauh lebih tinggi (meskipun tidak semuanya). Di samping itu barang tidak bergerak tidak bisa dikuasai secara konkrit oleh kreditur, melainkan hanya sebatas surat-surat yang menunjukkan kepemilikan seperti, sertifikat, girik/kikitir, surat pajak bumi dan bangunan, akta jual beli dan sebagainya.
b.          Dalam hukum Islam rahn dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga, hal ini akan menumbuhkan kreditur-kreditur gelap yang tidak bertanggung jawab.
 Ada pun beberapa referensi yang telah dipublikasikan dan berkaitan dengan judul skripsi di atas antara lain dapat dikemukakan teori-teorinya sebagai berikut: Menurut al-Ustadz H. Idris Ahmad, syarat gadai menggadai yaitu:
a)         Ijab kabul yaitu: “aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp. 100” umpamanya. Dijawabnya: aku terima gadai engkau seharga Rp. 100. Untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat-menyurat saja.
b)        Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang  menerima gadai itu umpamanya oleh orang yang  menggadai, tidak dibolehkan menjual barang yang  digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang  bagi yang  menerima gadai sangat perlu.
c)         Jangan pula merugikan kepada orang yang  menggadai itu, umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang yang  digadaikan itu boleh dipakai, dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.
d)        Ada rahin (yang  menggadai) dan murtahin (orang yang  menerima gadai itu) ahli, maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila dan lain-lain, atau harta orang lain yang  ada di tangannya.
e)         Barang yang  digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata si rahin: “berilah saya uang dahulu sebanyak Rp. 100. Dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp. 1.500 yang  sekarang ada di tangan si Badu”. Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkannya pada waktu yang  tertentu.[13]
Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya yang merupakan komparasi empat madzhab mengetengahkan, agar akad gadai itu sah ditetapkan beberapa syarat, antara lain:
a.     Kedua belah pihak; rahin dan murtahin benar-benar sudah patut (ahli) melakukan akad bai. Karenanya tidak sah akad rahnun dari orang gila, anak kecil yang belum tamyiz.
b.     Dan lain-lain sebagaimana yang telah dirinci dalam berbagai madzhab.[14]
Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, penggadaian adalah sah dengan adanya ijab dan qabul. Sementara syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah (berhak) melaksanakan.[15]
Bagi orang yang menggadaikan barang dan orang yang menerima gadai masing-masing disyaratkan harus orang yang mempunyai status sah atau berhak memerintahkannya, yakni sudah dewasa (baligh), berakal dan sehat. Penggadaian sah jika dilakukan orang si wali baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau pula hakim. Tidak boleh menggadaikan harta anak kecil atau orang gila, sebagaimana tidak boleh menerima gadai atas nama mereka berdua, kecuali bila ada hal-hal yang sifatnya darurat (terpaksa) atau ada keuntungan yang jelas.
Madzhab Syafi’i berpandangan bahwa syarat gadai terbagi menjadi dua yaitu:[16]
a.       Syarat tetapnya gadai; yaitu diterimanya barang gadai. Apabila seseorang menggadaikan sebuah rumah, tetapi belum diterima oleh penerima gadai, maka belum tetap (mengikat) akad gadai tadi. karenanya orang yang menggadaikan boleh menarik barang gadai kembali. Apabila barang  yang digadaikan sebelum akad sudah di bawah kekuasaan penerima gadai, baik karena barang  itu disewa, dipinjam, atau digashab ataupun lainnya, maka barang itu dinyatakan telah diterima murtahin sesudah akad, bila sudah lewat waktu yang memungkinkan barang diterima. Untuk sahnya serah terima disyaratkan adanya izin dari orang yang menggadaikan.
b.      Syarat sahnya gadai sebagai berikut:
1)      Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akad ketika sudah tiba jatuh tempo. Karena yang demikian ini dapat membatalkan gadai. Adapun bila menetapkan suatu syarat yang dikehendaki orang akad seperti syarat mendahulukan penerima gadai atas lainnya yakni para kreditur dalam menerima  barang yang digadaikan, maka tidak merugikan.
2)      Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak: rahin (yang menggadaikan) dan murtahin (penerima gadai). Yaitu keahlian  (kecakapan) kedua belah pihak yang berakad. Misalnya masing-masing dari mereka sudah baligh (dewasa), berakal dan tidak mahjur ‘alaih. Karenanya tidak sah gadainya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak walaupun mendapat izin dari walinya. Atas pertimbangan, wali boleh membelanjakan harta mahjur ‘alaih dengan digadaikan dalam dua keadaan; a) dalam keadaan darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai. Seperti mahjur alaih dalam keadaan sangat membutuhkan pakaian, makanan, pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi dengan syarat si wali tidak mendapatkan biaya untuk itu selain menggadaikan harta mahjur ‘alaih. b) gadai itu mengandung kemaslahatan terhadap mahjur ‘alaih. Misalnya bila wali mendapatkan barang yang dijual dan dalam membelinya mendapat keuntungan bagi mahjur ‘alaih, namun tidak mendapat uang untuk membelinya, maka wali boleh menggadaikan barang milik mahjur ‘alaih  untuk dibelikan barang tersebut karena sangat mengharap adanya keuntungan bagi mahjur ‘aliah
3)      Syarat yang berkaitan dengan marhun (barang yang digadaikan) ada beberapa perkara yaitu: a) penggadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. b) marhun  berupa barang. c) barang gadai (marhun) bukan barang yang cepat rusak, sedang hutangnya untuk jangka waktu yang cukup lama dalam arti barang itu sudah rusak sebelum jatuh tempo. d) barang gadai itu barang yang suci. e) barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara’, meskipun pada saat yang akan datang.
4)      Syarat yang berkaitan dengan marhun bih/ penyebab penggadaian  (hutang yang karenanya diadakan penggadai). Hal ini ada empat perkara: a) penyebab penggadaian adalah hutang b) hutang itu sudah tetap c) hutang itu tetap seketika atau yang akan datang d) hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu barang atas hutang yang belum diketahui benda, jumlah, dan sifatnya.[17]
Pendapat Imam Syafi’i dalam kitabnya mengatakan:








Artinya: Berkata Imam Syafi’i bahwa berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah RA. Gadaian itu yang  ditunggang dan diperah. Ini tidak boleh gadaian padanya, selain bahwa pengendaraan dan pemerahan susu itu bagi rahin yang  menggadaikan, tidak bagi murtahin. Karena sesungguhnya yang memiliki pengendaraan dan pemerahan susu ialah rahin yang  memiliki diri binatang itu dan diri itu tidaklah manfaat, yang  manfaat adalah  pengendaraan dan pemerahan. Apabila seseorang menggadaikan seorang budak kepada orang lain atau rumah atau yang  lainnya, maka penempatan rumah, penyewaan budak dan pelayanannya adalah bagi rahin.seperti demikian juga segala manfaat gadaian itu bagi rahin. Tidaklah bagi murtahin sesuatu daripadanya. dapat mengambil manfaat (kursif penulis). Kalau disyaratkan oleh murtahin atas rahin bahwa bagi murtahin penempatan rumah atau pelayanan budak atau kemanfaatan gadaian atau sesuatu dari kemanfaatan gadaian apa adanya atau dari gadaian manapun, ada dia itu rumah atau hewan atau lainnya, maka persyaratan itu batal.

E.     Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.[19] Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :
1.      Sumber data
a.       Data primer, yaitu buku-buku karangan kitab-kitab Imam Syafi’i: al-Umm, Juz 3, Dar al-Kutub Ijtima’iayah, Beirut Libanon, tt, al-Risalah, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Khususnya Buku II tantang Kebendaan.
b.      Sumber sekunder, yaitu: 1) Kitab Fath al-Mu’in bi Syarh Qurah al-Ain (Kitab Fiqih), oleh Zaenuddin bin Abdul Aziz al-Malibari (W. 982 H); 2) Fath al-Qarib al-Mujib oleh Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazy. 3) Kifayah al-Akhyar fi al-Ghayah al-Ikhtishar, oleh Taqi al-Din Abu Bakr Muhammad al-Husaini. 4) Bulug al-Maram oleh Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani. 5) Nail al-Autar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar oleh al-Imam Alamah Ali Ibn Muhammad Ibn Muhammad as-Syaukani 6) Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam oleh al-San’ani. 7) Bidayah al-Mujtahid wa  Nihayat al-Muqtasid oleh Al-Faqih Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd. 8) Kitab al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah  oleh Abd al-Rahman al-Jaziry. dan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi di atas baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian penulis menggunakan teknik liberary research yaitu suatu riset kepustakaan.[20]
2.      Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya.[21] Berpijak dari keterangan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa Content Analysis, yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan, kemudian memilah-milahnya berdasarkan otoritas atau kualitas keunggulan pengarangnya. Di samping itu digunakan pula hermeneutika. Secara terminologis  hermeneutika diartikan sebagai penafsiran ungkapan- ungkapan dan anggapan dari orang lain, khususnya yang berbeda jauh dari rentang sejarah. Dewasa ini hermeneutika sering dipersempit menjadi penafsiran teks tertulis yang berasal dari lingkungan sosial dan historis yang berbeda dari lingkungan dunia pembaca. Dengan demikian hermeneutika mengarahkan agar teks yang sedang dipelajari mempunyai arti sekarang dan di sini, sehinga teks tersebut mengarah secara terbuka menuju yang sekarang dan di sini.[22] 
3.      Teknik Pengolahan Data
Mengolah data berarti menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan.[23] Maka dalam konteksnya dengan judul skripsi di atas, terhadap data-data yang bersifat dokumenter atau liberary research diperiksa kembali atau diteliti satu persatu, kemudian data-data tersebut diberi tanda atau kode mana yang termasuk kepustakaan primer dan mana yang sekunder. Teknik tersebut di maksudkan untuk menghasilkan data yang cukup reliabel dan valid.
4.      Teknik Analisis Data
Dengan menggunakan Content Analysis, maka analisis selanjutnya menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.[24] Sebagai pendekatannya, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[25] Dengan demikian penulis akan menggambarkan, pendapat para ulama tentang batalnya akad gadai. Untuk itu digunakan pula metode komparasi yaitu penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.[26] Maka dalam hal ini penulis akan membandingkan pendapat para ulama disatu pihak, dan pendapat Imam Syafi’i di lain pihak.
F.     Sistematika Penulisan Skripsi
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dart lima bab yang masing­masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berhubungan sehingga  tak dapat dipisahkan.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi. Dalam bab pertama ini meskipun ringkas namun isinya menggambarkan keseluruhan intisari skripsi.

Bab kedua berisi landasan teori tentang gadai yang meliputi definisi gadai,  hukum gadai dan dalilnya, rukun-rukun gadai, syarat-syarat gadai, beralihnya barang gadai, musnahnya barang gadai.
Bab ketiga berisi pemikiran Imam Syafi’i tentang batalnya akad gadai yang meliputi  biografi dan  karya Imam Syafi’i; pemikiran Imam Syafi’i tentang batalnya akad gadai dan metode istimbath Imam Syafi’i.
Bab keempat  berisi analisis pendapat Imam Syafi’i tentang batalnya akad gadai yang meliputi: analisis pendapat Imam Syafi’i tentang batalnya akad gadai dan metode istimbath Imam Syafi’i
Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, penutup



[1] Abdul al-Rahman al-Jaziry, Kitabal-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt, hlm. 286
[2] DEPAG RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 995.
[3] Abd al-Rahman al-Jaziry, loc cit.
[4] Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, 153.
[5] Ibid, hlm.153-154.
[6] Taqi al-Din abu Bakr Muhammad al-Husaini, Kifayat al-Akhyar Fi hall Ghayah al-IKhtishar, Semarang: Maktabah Alawiyyah, tt, hlm. 263.
[7].Syehk Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tt, hlm. 32.
[8] al-Ustad H. Idris Ahmad, Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i, Jakarta: Wijaya, 1969, hlm. 37.
[9] TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 86-87. 
[10] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm.182. Lihat juga Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, hlm.128.
[11] Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 163.
[12] Al-Syafi’i, al-Umm, Juz 3, Beirut Libanon: Dar al-Kutub Ijtima'iayah, tt, hlm. 187.
[13] al-Ustadz H. Idris Ahmad, Fiqih Menurut Madzhab Syafi’i, Jakarta: Wijaya, 1996, hlm. 38.
[14] Abdul al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt, hlm. 287.
[15] Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazy, Fath al-Qarib al-Mujib, Indonesia: Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyah, tt, hlm. 32.
[16] Abd al-Rahman al-Jaziry, Op.Cit. hlm. 294-295.
[17] Ibid.
[18] Ibid, hlm. 183
[19] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 12, 2002, hlm. 194. C.f. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian  Kualitatif, Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Metaphisik, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. 4, 1992, hlm. 15. Moh. Nazir, Metode Penelitian, Indonesia: Ghalia, Cet. 4,  1985, hlm. 51.
[20] Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1, Yogyakarta: Andi, Cet. 32, 2001, hlm.9. c.f.  Winarno Surakhmad, Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi, Bandung: Tarsito, Cet. 32,  1981, hlm. 17., Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, Bandung: Alumni, Cet. 5, 1986, hlm. 28.
[21] Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 11, 1998, h1m.84.
[22] Musahadi HAM, Evolosi Konsep Sunnah Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 140-141.
            [23] Kartini Kartono, Op. Cit, hlm. 76.
[24] Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 3, 1995, hlm. 134.
[25] Hadari Nawawi; Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. 6, 1993, hlm. 63.
[26] Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989. hlm. I43.
TIKUS
About
STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG BATALNYA AKAD GADAI - written by TIKUS , published at 6/10/2012, categorized as proposal skripsi . And has 0 komentar
0 komentar Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 PERAHU JAGAD by
Theme designed by Damzaky - Published by Proyek-Template
Powered by Blogger